Sang Ratu Sri Ajnadewi dalam Tahta Dinasti Warmadewa

Dinasti Warmadewa merupakan salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh dalam sejarah kuno Pulau Bali, yang memerintah sejak abad ke-10 Masehi dan meninggalkan warisan yang mendalam dari segi budaya, agama, dan politik Nusantara. Dinasti ini didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa, disebutkan dalam prasasti Blanjong di Sanur, yang menjadi catatan tertulis tertua tentang raja Bali. Prasasti tersebut, yang berasal dari sekitar tahun 911 Masehi (835 Saka). Dalam prasasti tersebut menggambarkan Sri Kesari Warmadewa sebagai seorang penganut Buddha Mahayana yang ditugaskan untuk memerintah Bali, di mana ia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di wilayah Gurun dan Swal. Nama "Warmadewa" sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yang secara harfiah berarti "Dewa Pelindung" atau "Dilindungi oleh Dewa". Asal-usul dinasti ini dapat ditelusuri hingga ke India, khususnya Kerajaan Pallawa di wilayah selatan semenanjung India, di mana pengaruh budaya mereka mulai menyebar ke Nusantara sejak abad ke-5 Masehi melalui jalur perdagangan maritim yang ramai. Dari sana, keturunan Pallawa membentuk jaringan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatra, dan Bali, mendirikan pusat-pusat kekuasaan yang mengintegrasikan elemen-elemen India dengan tradisi lokal Austronesia, sehingga menciptakan masyarakat yang kaya akan seni, arsitektur, dan sistem irigasi subak yang ikonik di Bali. Hubungan erat Dinasti Warmadewa dengan Kerajaan Medang di Jawa Timur pada abad ke-10 hingga ke-11 semakin memperkuat posisinya, di mana pertukaran budaya dan politik memungkinkan aliran ide-ide keagamaan, teknologi pertanian, dan strategi militer yang membuat Bali menjadi bagian integral dari jaringan kekuasaan Jawa-Bali yang lebih luas.  

 Suasana Pada Masa Dinasti Warmadewa (Sumber : Ilustrasi AI) 

Sesudah Raja Sri Kesari Warmadewa mangkat pada tahun 837 Saka atau 915 M, kedudukan raja di Bali dilanjutkan oleh putranya, Sri Ugrasena Warmadewa. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang berwibawa, sehingga pada masa pemerintahannya Bali berada dalam keadaan tenteram. Dalam kurun waktu 915–942 M, Sri Ugrasena mengeluarkan sejumlah prasasti yang seluruhnya ditulis dengan bahasa Bali Kuno. Beberapa di antaranya adalah Prasasti Banjar Kayang, Pura Bale Agung, Babahan, Sembiran, Pengotan, Batunya, Dausa, Pura Bukit Indrakila, Serai, Tamblingan Pura Endek, Gobleg, dan Pura Batur. Melalui prasasti-prasasti tersebut tampak berbagai kebijakan raja, misalnya pemberian keringanan pajak kepada desa Sadungan dan Julah yang mengalami kesulitan akibat serangan perampok. Seusai masa pemerintahan Ugrasena, takhta kemudian diduduki oleh Aji Tabanendra Warmadewa pada tahun 943–961 M. Raja dari garis keturunan Wangsa Warmadewa ini juga dikenal dengan gelar Sri Candrabhaya Singhawarmadewa atau Indra Jayasingha Warmadewa (962–975 M). Dalam pemerintahannya, ia didampingi permaisurinya, Sang Ratu Luhur Sri Subhadrika Warmadewi, yang terkenal karena membangun pemandian suci Tirta Empul di Tampaksiring pada tahun 960 M. Selain itu, pada masanya pula pendeta-pendeta Siwa diberi kesempatan mendirikan pertapaan di Air Madatu, lokasi persemayaman Raja Ugrasena. Hal ini menunjukkan keterbukaan istana terhadap perkembangan kehidupan keagamaan, khususnya tradisi Hindu-Siwa. Setelah itu, Bali dipimpin oleh Sri Janasadhu Warmadewa (975–983 M). Pemerintahannya didukung oleh bukti tertulis berupa Prasasti Sembiran A II pada 897 Saka. Prasasti ini mengatur kehidupan masyarakat desa Julah kuno yang baru kembali dari pengungsian. Mereka diizinkan memperbarui prasasti lama dengan ketentuan baru yang bersifat tetap dan tidak boleh diubah lagi. Selain itu, terdapat pula aturan bahwa masyarakat desa Julah, Indrapura, Buwundalm, dan Hiliran wajib bergotong-royong memperbaiki fasilitas umum seperti pura, pekuburan, pancuran, pemandian, maupun jalan raya bila mengalami kerusakan. Rangkaian prasasti dari masa Ugrasena hingga Janasadhu Warmadewa memperlihatkan betapa besar perhatian raja-raja Dinasti Warmadewa terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta keagamaan rakyatnya. Catatan sejarah ini menegaskan bahwa pemerintahan Warmadewa berupaya menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus membangun fondasi penting bagi perkembangan Bali di masa-masa selanjutnya.  

Naiknya Ratu Sri Sang Ajnadewi sebagai Pemimpin Pada Masa DInasti Warmadewa (Sumber : Ilustrasi AI) 

Transisi kekuasaan setelah masa Raja Udayana, yang merupakan salah satu penguasa terkemuka dinasti, membawa momen dalam sejarah Bali, di mana pada tahun 1016 M, sebagaimana tercatat dalam Prasasti Sembiran A III, seorang tokoh perempuan bernama Ratu Sri Sang Ajnadewi naik takhta sebagai pemimpin sementara, meskipun ia diperkirakan bukan berasal dari garis keturunan Warmadewa secara langsung, melainkan diangkat melalui konsensus keluarga istana untuk mengisi kekosongan takhta. Alasan utama pengangkatan Ajnadewi adalah usia muda Putra Mahkota Marakata, yang saat itu kemungkinan baru berusia sekitar 15 tahun atau kurang, berdasarkan perhitungan usia kerabat dekatnya seperti Airlangga, raja Kahuripan di Jawa yang pada 1016 M baru berusia 16 tahun sehingga Marakata dianggap belum siap menghadapi tantangan kompleks seperti ancaman invasi dari Jawa atau konflik internal antar-adipati. Situasi ini menciptakan krisis suksesi yang bisa memicu perang saudara, tetapi keluarga kerajaan dengan bijaksana memilih Ajnadewi sebagai wali atau penjaga tahta, sebuah keputusan yang mencerminkan fleksibilitas sistem monarki Bali kuno di mana perempuan sering memainkan peran krusial sebagai penyeimbang kekuasaan, layaknya ratu-ratu di kerajaan-kerajaan India kuno.  Peran Ajnadewi terbukti jauh melampaui sekadar simbolis, yaitu ia memerintah secara aktif selama periode transisi yang singkat namun berpengaruh, dengan pencapaian utama berupa pembangunan infrastruktur religius seperti pura di Sembiran yang didedikasikan untuk ritual Hindu-Siwa, yang tidak hanya memperkuat legitimasi dinasti melalui hubungan spiritual dengan dewa-dewa, tetapi juga menjadi pusat komunitas yang menyatukan petani, pedagang, dan pendeta dalam kegiatan bersama, sehingga mencegah disintegrasi sosial di tengah ketidakpastian politik.  

Masa Kepeminpinan Ratu Sri Sang Ajnadewi (Sumber : Ilustrasi AI)

Dalam struktur pemerintahannya, Ajnadewi mengandalkan nasihat dari brahmana-brahmana berpengaruh dan permaisuri lokal yang mewakili suku-suku asli Bali, menciptakan pemerintahan inklusif yang menghormati tradisi animisme pra-Hindu sambil mengintegrasikannya dengan ajaran Siwa dan Wisnu. Gaya kepemimpinannya yang lembut namun tegas terlihat dari dekret-dekret resmi yang dikeluarkannya, seperti yang tercantum dalam prasasti-prasasti, yang mengatur pajak tanah, hukum pernikahan, dan festival keagamaan, membuktikan bahwa ia bukan hanya "penjaga tahta" sementara, melainkan penguasa sungguhan yang mampu menavigasi dinamika gender di masyarakat patriarkal, di mana perempuan seperti Ugrasena sebelumnya telah membuka jalan bagi kepemimpinan wanita. Pada akhir masa jabatannya, Ajnadewi dengan anggun turun dari takhta, membuka jalan bagi Marakata yang telah mencapai usia dewasa, yang kemudian dinobatkan dengan gelar panjang Dharmawangsawardhana Marakata Pangkajasthana Uttunggadewa, memerintah dari tahun 1011 hingga 1022 M. Ini merupakan sebuah era yang diikuti dengan keemasan Airlangga di Jawa, di mana Marakata melanjutkan reformasi Ajnadewi dengan memperluas pengaruh Bali ke wilayah timur, membangun aliansi melalui pernikahan kerajaan, dan mempromosikan seni tari dan musik gamelan yang menjadi fondasi budaya Bali modern. Transisi mulus ini menegaskan ketahanan Dinasti Warmadewa dan berkembang menjadi simbol kekuatan perempuan dalam politik kuno, di mana figur seperti Ajnadewi membuktikan bahwa kepemimpinan bijaksana bukan semata kekuatan militer, namun itu sebagai kunci keberlangsungan kerajaan di tengah arus perubahan sejarah Nusantara. Warisan dinasti ini terus hidup hingga hari ini melalui prasasti-prasasti yang tersebar di Bali, mengingatkan kita akan jaringan budaya India-Nusantara yang membentuk identitas pulau dewata, serta peran perempuan dalam membangun fondasi masyarakat yang harmonis dan makmur. 

Daftar Pustaka

Hauser-Schäublin, Brigitta & Ardika, I. Wayan (eds.). Burials, Texts and Rituals: Ethnoarchaeological Investigations in North Bali. 2008. Universitätsverlag Göttingen.

Ardika, I. Wayan. “Archaeological Traces of the Early Harbour Town.” Dalam: Hauser-Schäublin, Brigitta & Ardika, I. Wayan (eds.), Burials, Texts and Rituals: Ethnoarchaeological Investigations in North Bali, 2008, Universitätsverlag Göttingen, hlm. 150–158.

Admin Tejakula. Sejarah Desa Julah. 12 April 2023. Kecamatan Tejakula — Pemerintah Kabupaten Buleleng.