Warisan Ugrasena: Bali Kuno dalam Simpul Kekuasaan Bedahulu

Raja Sri Ugrasena merupakan salah satu penguasa penting dalam sejarah Bali kuno pada abad ke-10 Masehi. Ia naik takhta menggantikan ayahnya, Raja Sri Kesari Warmadewa, setelah sang ayah wafat pada tahun 837 Saka atau 915 Masehi. Memerintah selama 27 tahun, yakni dari 837 hingga 864 Saka atau 915 hingga 942 Masehi, Raja Ugrasena meninggalkan warisan berharga berupa sebelas prasasti berbahasa Bali Kuno yang memuat catatan kebijakan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Beberapa prasasti penting yang dikeluarkannya antara lain Prasasti Banjar Kayang, Prasasti Les dan Pura Bale Agung, Prasasti Babahan I, Prasasti Sembiran AI, serta Prasasti Gobleg Pura Batur A. Isi prasasti tersebut menunjukkan perhatian besar Raja Ugrasena terhadap kesejahteraan rakyat, terlihat dari pengaturan perpajakan, penyelesaian sengketa, serta dukungan terhadap kehidupan spiritual masyarakat. Keberadaan prasasti ini menjadi bukti autentik bahwa kepemimpinannya berorientasi pada stabilitas dan kemakmuran jangka panjang bagi kerajaan Bali kuno.

Raja Ugrasena berasal dari Dinasti Warmadewa dan dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, berwibawa, serta sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama Hindu-Buddha yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bali pada masa itu. Meskipun dalam beberapa prasasti namanya tidak selalu disertai gelar “Warmadewa”, para ahli sejarah meyakini bahwa ia merupakan bagian penting dari dinasti yang sama dengan raja-raja pendahulunya seperti Sri Kesari Warmadewa dan penerusnya, karena kesinambungan gaya kepemimpinan serta kebijakan yang dijalankan. Kepemimpinan Raja Ugrasena menampilkan perpaduan antara kekuatan politik dan kearifan budaya, di mana ia tidak hanya berperan sebagai penguasa administratif, tetapi juga sebagai pelindung moral dan spiritual bagi rakyatnya.

Dalam bidang pemerintahan, Raja Ugrasena menerapkan berbagai kebijakan pragmatis yang menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat. Ia memberikan keringanan pajak bagi desa-desa yang terdampak bencana alam atau serangan musuh, serta menegakkan sistem hukum yang adil untuk menjaga ketertiban sosial. Selain itu, ia turut mengeluarkan izin pembangunan dan perluasan pura serta tempat suci di berbagai wilayah, yang menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan keagamaan dan spiritual masyarakat Bali. Kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antara penguasa dan rakyat, tetapi juga memperkokoh struktur sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, gotong royong, dan keharmonisan.

Melalui kebijaksanaan dan kepemimpinannya yang berpihak pada keseimbangan antara dunia politik dan spiritual, Raja Ugrasena berhasil menciptakan masa pemerintahan yang stabil dan makmur. Dukungan terhadap pengembangan budaya, seni, dan ritual keagamaan menjadikan Bali pada masa itu sebagai pusat peradaban Hindu-Buddha yang berpengaruh di Nusantara. Warisan kepemimpinannya tercermin dalam tradisi, nilai, serta tatanan sosial masyarakat Bali yang tetap hidup hingga kini, menjadikannya salah satu raja paling berpengaruh dalam sejarah awal kebudayaan Bali.

Ilustrasi AI Raja Ugrasena (Sumber: Koleksi Pribadi)

Raja Ugrasena memerintah antara tahun 837 hingga 864 Saka atau sekitar 915 hingga 942 Masehi, sebuah periode yang menandai masa keemasan Kerajaan Bedahulu di Bali. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan sebagai pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan yang berpengaruh di wilayah Nusantara bagian timur. Masa pemerintahannya bertepatan dengan kekuasaan Raja Pu Sindok di Jawa Timur, yang menunjukkan adanya stabilitas politik dan kemajuan kebudayaan di berbagai kerajaan besar di kepulauan Indonesia kala itu. Pada masa ini pula, ajaran Hindu-Buddha berkembang pesat dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pemerintahan, hukum, hingga seni dan keagamaan. Pembangunan pura, pelaksanaan ritual suci, dan penguatan nilai-nilai spiritual menjadi wujud nyata dari perpaduan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena itu, pemerintahan Raja Ugrasena memiliki peran penting dalam membentuk dasar identitas budaya Bali klasik yang tetap bertahan hingga zaman modern.

Pusat pemerintahan Raja Ugrasena berada di Kerajaan Bedahulu, yang terletak di wilayah Bali bagian timur, tepatnya di daerah yang kini termasuk Kabupaten Gianyar. Bedahulu pada masa itu berfungsi tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan yang strategis. Letaknya di jalur utama lalu lintas ekonomi menjadikannya tempat pertemuan para pedagang, pemuka agama, dan bangsawan dari berbagai wilayah. Aktivitas ini memperkaya dinamika sosial dan budaya Bali, serta memperkuat kedudukan Bedahulu sebagai pusat pengaruh di antara kerajaan-kerajaan sekitarnya. Bukti kejayaan tersebut dapat ditemukan melalui berbagai peninggalan sejarah seperti prasasti, pura kuno, serta situs arkeologis seperti relief batu Yeh Pulu yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa itu. Struktur administrasi yang tertata, sistem hukum yang jelas, dan kehidupan spiritual yang kuat menunjukkan bahwa Bedahulu merupakan kerajaan yang maju dan berperan penting dalam meletakkan fondasi politik dan kebudayaan Bali pada masa selanjutnya.

Ilustrasi AI Raja Ugrasena Bersama Rakyat (Sumber: Koleksi Pribadi)

Peran Raja Ugrasena dianggap sangat penting karena melalui kebijakannya, Kerajaan Bedahulu berhasil mencapai stabilitas politik sekaligus kemakmuran sosial dan ekonomi. Di tengah tantangan seperti serangan perampok yang melanda beberapa desa, ia menerapkan langkah-langkah adaptif dengan memberikan keringanan pajak bagi desa yang terdampak serta membebaskan kewajiban gotong royong di sejumlah wilayah lain. Kebijakan ini menunjukkan kepekaan sosial dan strategi politik yang cermat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan rakyat dan kekuatan kerajaan. Selain itu, pengaturan perpajakan yang jelas serta penyelesaian sengketa antara pemungut pajak dan masyarakat menunjukkan perhatiannya terhadap ketertiban administrasi dan keadilan sosial. Dalam bidang keagamaan, Raja Ugrasena juga mendukung pembangunan serta pelestarian bangunan suci dan ritual adat yang menjadi fondasi penting budaya Bali. Dengan menjaga keseimbangan antara politik, sosial, dan keagamaan, ia berhasil memperkuat dasar kehidupan masyarakat Bali yang tetap berpengaruh hingga masa kini.

Ilustrasi AI Raja Ugrasena (Sumber: Koleksi Pribadi)

Kepemimpinan Raja Ugrasena diwujudkan melalui pengeluaran sebelas prasasti resmi yang berfungsi sebagai instrumen hukum dan administrasi. Prasasti-prasasti ini mengatur berbagai hal seperti perpajakan, pemberian hak kepemilikan kapal bagi masyarakat pesisir, serta ketentuan pewarisan harta yang mempertimbangkan gender dan kondisi keluarga. Salah satu contohnya adalah Prasasti Sembiran AI yang dikeluarkan pada tahun 922 Masehi. Prasasti tersebut memuat ketentuan tentang hak-hak masyarakat korban perampokan, penetapan batas wilayah desa, serta peraturan pajak yang terperinci. Di samping itu, Raja Ugrasena juga memberikan izin pembangunan dan perluasan bangunan suci seperti Hyang Api dan pasanggrahan di berbagai desa, serta melindungi upacara keagamaan yang menjadi bagian penting kehidupan spiritual masyarakat Bali. Setelah wafat, Raja Ugrasena dihormati melalui pembangunan candi di Air Madatu dan dianugerahi gelar Sang Ratu Siddha Dewata Sang Lumah. Penerusnya, Raja Tabanendra Warmadewa, kemudian melanjutkan pembangunan bangunan suci yang dirintis oleh Raja Ugrasena sebagai bentuk penghormatan sekaligus kesinambungan warisan Dinasti Warmadewa dalam sejarah Bali kuno.

Sumber Pustaka:

Suadnyana, I. B. P. E. Wisata Budaya Desa Sembiran: Menyelami Warisan Tradisi Bali Aga di Bali Utara. 2024. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Cunino, M. A. Nasionalisme, Toleransi, dan Kepemimpinan Pada Buku Teks Pembelajaran Sejarah SMA. 2018. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Vol. II, No. 1.

Putra, I. B. A. Seni dan Prinsip Estetika Zaman Bali Kuno. 2021. Institut Seni Indonesia Denpasar.

Universitas Udayana. Karya UNUD untuk Anak Bangsa. 2015. Universitas Udayana.

Universitas Hindu Indonesia. Buku Prasi. 2020. Universitas Hindu Indonesia.