Sri Wijaya Mahadewi : Jejak Kekuasaan Perempuan pada Zaman Bali Kuno

Śri Wijaya Mahadewi memerintah secara independen, menunjukkan otonomi yang langka bagi perempuan di era feodal Asia Tenggara. Ia dikenal sebagai figur yang bijaksana, didukung oleh jaringan bangsawan dan pendeta Brahmana, yang memvalidasi kekuasaannya melalui ritual keagamaan. Ia tidak hanya menjadi simbol kekuatan perempuan, tetapi juga katalisator integrasi budaya Hindu-Buddha dari kerajaan tetangga seperti Mataram Kuno dan Sriwijaya ke dalam struktur sosial-politik Bali.

Kepemimpinan Ratu Śri Wijaya Mahadewi ditandai dengan upaya stabilisasi kerajaan di tengah transisi politik pasca-pengaruh Sriwijaya dan Mataram. Ia mengeluarkan dekret kerajaan yang berisi izin pembaruan prasasti di desa Air Tabar untuk memelihara kuil-kuil Hindu. Selain itu, ia memperkenalkan sistem jabatan administratif seperti wadihati (pembantu raja), makudur (pembantu desa), dan pangkaja (pemimpin komunitas), yang diadopsi dari tradisi Jawa untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Kontribusinya mencakup penguatan ekonomi melalui perdagangan rempah-rempah dan pengelolaan sumber daya pertanian, serta pelestarian budaya melalui dukungan terhadap seni ukir dan arsitektur pura. Kepemimpinannya melibatkan penanganan isu politik yang kompleks, seperti integrasi migran dari Jawa dan Sumatera yang memungkinkan Bali menjadi pusat budaya hibrida dan penanganan konflik internal, seperti sengketa tanah di wilayah Gobleg yang menunjukkan kemampuannya dalam mediasi dan keadilan sosial.

Ilustrasi AI Hubungan Sri Wijaya Mahadewi dengan para Brahmana (Sumber : Koleksi Pribadi)

Masa pemerintahan Ratu Śri Wijaya Mahadewi berlangsung dari tahun 905 Saka (983 Masehi) hingga sekitar 911 Saka (989 Masehi). Periode ini berada dalam konteks akhir abad ke-10, ketika Bali mengalami gelombang migrasi dari Jawa akibat perang saudara di Mataram Kuno. Pasca-meninggalnya, tahta diambil alih oleh pasangan Sri Gunapriyadharmapatni dan Sri Dharmodayana Warmadewa pada tahun 990 Masehi, menandai kembalinya pengaruh Dinasti Warmadewa. Masa singkat ini justru krusial, karena jatuh pada puncak interaksi budaya antara Bali, Jawa, dan Sumatra, di mana pengaruh Sriwijaya mulai memudar akibat serangan Chola dari India Selatan pada tahun 1025 Masehi. Periode ini merupakan transisi era Mataram ke Warmadewa, di mana Śri Wijaya Mahadewi berperan sebagai jembatan yang memastikan kontinuitas kekuasaan tanpa gangguan besar.

Naik tahtanya didorong oleh dinamika politik vakum kekuasaan pasca-kematian raja-raja Warmadewa dan kebutuhan akan aliansi politik dengan kerajaan tetangga. Śri Wijaya Mahadewi dipilih karena garis keturunannya yang menghubungkan Mataram dan Sriwijaya, yang memberikan legitimasi bagi stabilitas kerajaan di tengah ancaman ekspansi dari luar. Di masyarakat Bali kuno yang matrilineal parsial, perempuan dari keluarga kerajaan sering kali menjadi penjaga warisan, terutama ketika tidak ada pewaris laki-laki. Kepemimpinannya juga mencerminkan adaptasi budaya Bali yang membutuhkan figur yang mampu mengintegrasikan elemen Jawa (Hindu) dan Sumatra (Buddha) untuk menghadapi dinamika regional. Secara lebih luas, ini menunjukkan fleksibilitas sistem monarki Bali, di mana gender bukanlah penghalang mutlak bagi kekuasaan, terutama dalam konteks ritual keagamaan di mana dewi-dewi seperti Durga sering dihormati.

Ilustrasi AI Sri Wijaya Mahadewi memimpin sidang di aula kerajaan (Sumber : Koleksi Pribadi)

Wilayah kekuasaan Ratu Śri Wijaya Mahadewi terpusat di Kerajaan Bali, dengan ibu kota di Indrapura (sekitar Bukit Tunggal) dan wilayah pengaruh mencakup desa-desa seperti Air Tabar, Gobleg, dan pesisir timur Bali. Bali kuno saat itu merupakan bagian dari jaringan maritim Asia Tenggara, dengan hubungan perdagangan ke pelabuhan Sriwijaya di Palembang, Sumatra, serta kerajaan-kerajaan di Jawa dan Timuor. Lokasi strategis Bali sebagai pintu gerbang ke Nusantara timur memungkinkan ratu ini untuk mengontrol rute perdagangan sutra, rempah, dan gading, yang menjadi sumber kekayaan kerajaan.

Ilustrasi AI Peta rute perdagangan (Sumber : Koleksi Pribadi)

Ratu Śri Wijaya Mahadewi memimpin melalui kombinasi legitimasi religius, administratif, dan diplomatik. Strateginya melibatkan kolaborasi dengan pendeta Brahmana untuk ritual pembersihan kuil, yang memperkuat dukungan rakyat. Secara administratif, ia mereformasi sistem tanah dengan memberikan hak simpan sementara kepada pejabat, mencegah korupsi. Secara diplomatik, ia menjaga hubungan dengan Sriwijaya melalui pernikahan aliansi potensial, meskipun bukti langsung terbatas. Kepemimpinannya yang inklusif melibatkan perempuan dalam peran pendukung seperti pengelola kuil mencerminkan visi gender yang progresif, yang memungkinkan kerajaan bertahan tanpa perang besar selama masa jabatannya.

Ratu Śri Wijaya Mahadewi menjadi teladan kepemimpinan perempuan yang tangguh dan visioner di Zaman Bali kuno. Śri Wijaya Mahadewi lebih fokus pada adaptasi lokal daripada ekspansi militer. Analisis gender menunjukkan bahwa sistem subak (irigasi sawah) dan ritual desa sering kali dipimpin oleh perempuan, mencerminkan masyarakat yang egaliter secara relatif. Melalui kebijaksanaannya dalam mengelola transisi politik, integrasi budaya, dan reformasi administratif, ia memperkuat fondasi kerajaan terhadap perubahan regional. Kisahnya menggarisbawahi bahwa perempuan telah berkontribusi secara substansial dalam membentuk Nusantara sejak abad ke-10, pada resiliensi kerajaan di tengah arus migrasi dan perdagangan. Di era kontemporer, studi atas figur seperti Sri Wijaya Mahadewi mendorong refleksi tentang kesetaraan gender, pelestarian warisan Bali, dan inspirasi bagi pemimpin perempuan masa kini.

Daftar Pustaka :

Kusen. (1996). Kerajaan-Kerajaan di Bali Kuno: Kajian Epigrafis dan Historis. Yogyakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Munandar, A. A. (2010). Kehidupan Keagamaan Masa Bali Kuno Abad IX–XIV Masehi. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Goh, G. Y. (2011). The queen of Bali: Śrī Wijayā Mahādevī and the politics of gender in ancient Southeast Asia. Journal of Southeast Asian Studies, 42(3), 451–472.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). Kerajaan Bali dan pengaruh Sriwijaya. Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuno (Jilid 1, hlm. 140–160). Balai Pustaka.